” INDONESIA PERINGATI HARI KEPENDUDUKAN DUNIA TAHUN 2019 “IMPLEMENTATION 25 YEARS ICPD”

Jakarta, Tabloidcitra.com. BKKBN adakan seminar nasional Hari Kependudukan Dunia tahun 2019 (duapuluh lima tahun pelaksanaan ICPDyang dilaksanakan di Lagoon Garden Ballroom the Sultan Hotel  jl. Gatot Subroto Jakarta Rabu ( 11 Juli 2019).

25 tahun pelaksanaan ICPD (International Conference on Population and Development – Konferensi Internasional Tentang Kependudukan dan Pembangunan) di Kairo merupakan waktu yang kritis tentang apa yang telah dilakukan untuk perempuan dan remaja perempuan di seluruh dunia.

Agenda ICPD telah memperoleh dukungan yang cukup kuat dari berbagai kalangan Pemerintah, sektor swasta, organisasi sipil dan masyarakat. Pada waktu yang bersamaan, akses universal untuk kesehatan reproduksi dan seksual memperoleh tantangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Memperkuat komitmen untuk hak dan pilihan untuk semua, realisasi dari keseluruhan Program Aksi ICPD sangat menentukan keberhasilan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs).

Pada sidang PBB tahun 1989, Governing Council United Nations Development Programme menetapkan bahwa tanggal 11 Juli sebagai Hari Kependudukan Dunia. Sebagai salah satu rangkaian Peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2019. BKKBN sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap isu-isu kependudukan, bekerjasama dengan UNFPA menyelenggarakan Seminar Nasional Hari Kependudukan dengan tema “Mengurangi Unmet Need KB, Angka Kematian Ibu, Kekerasan Berbasis Gender & Praktik Berbahaya, serta Mencapai Bonus Demografi dalamKerangka ICPD dan SDGs 2030”,.

Kepala BKKBN dalam sambutannya yang disampaikan oleh Plt Deputi Bid. Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani mengungkapkan, “Dalam bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, setelah kurun hampir 50 tahun program KB dimulai yakni pada tahun 1970, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam KB dan kesehatan reproduksi. TFR turun dari 5,6 anak pada tahun 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak pada tahun 2017.

Sementara angka CPR meningkat secara signifikan dari sekitar 10% pada tahun 1970an menjadi sekitar 64% pada tahun 2017”.

Angka persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Indonesia yaitu 10,6 persen (SDKI 2017), bila dikonversikan dengan jumlah pasangan usia subur yang saat ini mencapai 51 juta, maka hampir 5,5 juta pasangan yang membutuhkan KB tapi belum terlayani. Fenomena unmet need KB bersifat multi dimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama tidak ingin KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping (20 persen).

“Dalam bidang penataan dinamika kependudukan, Pemerintah Indonesia telah berinisiatif menyusun Rencana Induk Pembangunan Kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah, yang mengintegrasikan program pembangunan kependudukan dari 5 aspek utama, yaitu pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, serta penguatan databasekependudukan, secara lintas sektor.

Dalam hal kesetaraan gender, kemajuan dicapai dengan berbagai upaya layanan bagi korban kekerasan berbasis gender, serta upaya menurunkan prevalensi sunat perempuan”, tambah Dwi Listyawardani

UNFPA Representative Najip Assifi mengungkapkan, “Meskipun ada kemajuan yang luar biasa, jutaan perempuan dan anak perempuan di Indonesia masih belum dapat menggunakan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Belum terpenuhinya kebutuhan untuk program keluarga berencana, kematian ibu, dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan serta pernikahan anak yang tinggi”, ungkap Najip Assifi.

“Pentingnya pemerintah, sektor swasta, organisasi dan lembaga masyarakat sipil seperti UNFPA, untuk bersatu melaksanakan Program Aksi dan berjanji untuk menghilangkan hambatan yang ada antara perempuan dan anak perempuan dengan kesehatan mereka, hak-hak dan kekuatan untuk merencanakan masa depan mereka sendiri termasuk meniadakan unmet need program keluarga berencana, meniadakan kematian ibu, dan meniadakan kekerasan berbasis gender dalam konteks 2030 SDGs”, tambah Najip Assifi.

“Di dalam negeri, implementasi komitmen ICPD dijabarkan melalui integrasi Program Aksi ICPD dan SDGs 2030 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. Demikian juga pada tahun 2014, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang yang mencakup Universal Health Coverage,yakni BPJS bagi semua warga negara Indonesia. Indonesia juga membentuk Sekretariat SDG untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komitmen ini.

Sedangkan dalam kaitan hubungan internasional, kerja sama internasional dalampengembangan kapasitas sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan Program Aksi ICPD, khususnya melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC).” ungkap Dwi Listyawardani.

Dengan latar belakang ini, Indonesia telah secara aktif terlibat dengan negara berkembang lainnya di bidang populasi dan pembangunan. Melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, Indonesia telah berbagi pengalaman kepada lebih dari 5.200 pejabat yang membidangi KB, yang berasal lebih dari 104 negara dan akan terus bertambah dimasa yang akan datang

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com