Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) adakan Syukuran dengan Tema (” Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum”

Tabloidcitra.com. Jakarta.

Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara mengadakan syukuran yang dilaksanakan dikantor Sekretariat DPP ARUN jl. Kali Pasir No 17 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat  Senen ( 8/7-2019).

Bob Hasan selaku Ketua Advokasi Rakyat untuk Nusantara menyampaikan bahwa syukuran dalam rangka membuka kantor baru DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara bersama-sama dengan Kantor Bob Hasan & Partner serta kantor yang bergerak dalam perusahaan ARUN  dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 ujarnya.

Bungas T. Fernanando Duling selaku Sekretaris Jenderal Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) menyampaikan bahwa hadir pada hari ini syukuran dari DPW DKI, Banten, Jawa Barat yang diwakili oleh DPD Bogor.  Untuk jumlah keseluruhan DPW yang sudah terbentuk hampir 20 Propinsi , yang sudah Solid 15 Propinsi  sisanya 5 masih dalam embrio dalam surat mandat, mudah2an di tahun 2019 DPW itu sudah mempersiapkan untuk dilantik katanya kepada awak media.

Selanjutnya sekjen menambahkan DPP sampai hari ini tidak berubah gagasan pertama bahwa Advokasi Rakyat untuk Nusantara akan memperjuangkan segala macam bentuk upaya hukum konstitusional adalah minta supaya Pancasila diletakan sebagai Hirarkhi tertinggi, karena kita melihat Pernyataan Pancasila Sumber dari segala sumber itu sangat tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan upaya terhadap suatu Intervensi UU.  ARUN (khususnya) yang berada di tingkat Propinsi, Tingkat Daerah, Tingkat Kecamatan dalam melakukan Advokasi pendampingan hukum rata2 mereka terjebak atau terhambat oleh UU yang jauh dari rasa keadilan dan kedaulatan rakyat ujarnya.

Pancasila hirarkhi tertinggi letak kedudukannya terus mampu meng intervensi UU. Kita sempat berupaya oleh adik2 kita mahasiswa yaitu konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia Komando melalui longmard dari Jakarta sampai Jokjakarta untuk mensosialisasikan Pancasila sebagai Hirarkhi tertinggi.

Selanjutnya kita sudah melakukan judul review ke Mahkamah Konstitusi walaupun keputusannya kita tidak dikalahkan tapi ada suatu pernyataan yang menjadi lembar negara yang disampaikan oleh MK, kita menganggap itu ambigu karna  MK pada saat itu menyampaikan bahwa mereka menguji UU bukan hanya berpijak kepada UUD tapi juga kepada nilai Pancasila  ucapnya.

Bungas mengatakan bahwa faktanya UUyang tidak berpihak kepada rakyat pada umumnya memastikan tentang kedaulatan rakyat itu sendiri, itu tidak bisa terkoreksi, jadi kita berharap dari agenda advokasi rakyat untuk nusantara khususnya DPP akan berupaya secara konstitusional meletakan Pancasila sebagai Hirarkhi tertinggi secara kongkrit  pungkasnya.

Ketua Umum sekarang ini sedang mengambil Disertasinya untuk DR mengenai tentang Pancasila sebagai Hirarkhi tertinggi katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com