Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN)( Akan Melakukan Gerakan PEOPLE POWER terhadap Tragedi Kemanusiaan yang Jatuh Korban Jiwa dan Hilangnya Hak Politik Warga).

Tabloidcitra.com. Jakarta. Arun ( Advokasi Rakyat untuk Nusantara mengadakan jumpa pers yang dilaksanakan di Bakul Kofe Cafe minggu (5/05-2019).

Pemilu 2019 adalah sarana pelaksanaan proses demokrasi yang sah dalam rekrutmen dan pergantian pemimpin yang diatur dalam sistem demokrasi Terkait hal  tersebut DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (Arun) memberikan sorotan  terhadap proses penyelenggaraan PEMILU 2019 ini.

Ketua umum Arun ( advokasi rakyat untuk nusantara ) menyampaikan bahwa beberapa diiantaranya adalah banyaknya petugas Kelompok Penyeienggara
Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia serta jatuh sakit
ARUN menilai banyaknya petugas KPPS yang gugur memang tidak bisa dilepaskan
dani terselenggaranya  pemilu serentak ini didasari untuk penghematan anggaran pemilu 2019 secara serentak. Meskipun, diselenggarakan pemilu serentak ini didasari untuk penghematan anggaran.

Selanjutnya  Kami selaku ORMAS ARUN mengucapkan bela sungkawa untuk petugas KPPS
yang gugur. Kami juga mendapatkan berita dan kabar bahwa tidak sedikit juga bahkan ribuan dalam kondisi sakit dan ternyata ini bukan hanya menimpa petugas KPPS tapi juga instansi seperti polri yang memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Kami berharap yang sakit dapat segera sembuh.

Respon Presiden dan pemerintah melalui ucapan duka dan santunan rasanya tidaklah cukup untuk menjawab masalah dan menjamin ketidakberulangan serupa di masa mendatang, termasuk menjamin adanya akuntabilitas negara secara penuh atas masalah ini.

Negara seharusnya melindungi setap warga negaranya termasuk
memastikan perlindungan penikmatan atas hak hidup warga negara. Ironisnya, para petugas penyelenggaran Pemilumeninggal diduga karena akibat beban kerja dalam penyelenggaran Pemilu. Peristiwa ini adalah ongkos dan pengorbanan yang tidak dapat dibenarkan untuk tujuan dan kepentingan apapun, termasuk untuk tujuan demokrasi.

Sampai tanggal 1 Mei 2019, terhitung sudah 440 Petugas KPPS yang meninggal dunia. Dan angka ini melonjak jauh dari jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu Tahun 2014 yang berjumlah 3 orang. Selain itu, masih ada 3.788 orang
yang dalam kondisi sakit dan masih menjalani perewatan, jadi totel 4.228 hile ditotal  orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intesif karena kelelahan akibat menjalankan tugasnya selama berhan-hari.

Bob hasan menambah kan bahwa sebagaimana disadari sejak awal bahwa beban kerja pada Pemilu tahun 2019 jauh lebih berat dibandingkan lima tahun sebelumnva. mengingat pada periode ini dilakukan penggabungan antara Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Anggota Legislatif untuk tujuan menghemat anggaran, namun bukan berarti penggabungan ini dapat membenarkan, memakumi peristwa jatuhnya korban dimulai sejak tahun 2017, ditambah dengan fakta bałwa kejadian
serupa pernah terjadi pafa pemilu 2014 sehingga potensi timbulnya masalah dapat dicegah ujarnya.

Dengan melihat terjadinya kembali pernishwe petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu tahun 2019 ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan  pemilu 2019 telah mengabaikan  hak2 para petugas itu sendiri yakni hak untuk perlindungan  yang memadai atas dampak kesehatan mereka yang berdampak pada kematian. Termasuk hak atas upah yang layak dan hak untuk beristirahat maupun hak atas keamanan kerja jelasnya.

Ketidak Tersediaannya Formulir C6, Kemudian fakta teknis pelaksanaan waktu melakukan pemilihan atau pemungutan suara bagi mereka yang tidak mempunyai  Formulir C6 dan Ini menjadi bukti lain ketidaksiapan KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan ditemukannya  banyak kejadian terkait Formulir C6.

Menurut Komisi Pemilihan umum KPU), pemilih yang terdaftar DPT semestinya  mencobios pukul 07 00-13 00 VVIB dengan membawa e-KTP dan farmulir c6, Namun dalam realitanya, masih ada kendala yang terjadi dengan alasan tak memenuhi  persyaratan.

Berikut beberapa di antaranya Banyaknya ketidak tersediannya Formulir C6 yang seharusnya
didapatkan sebagai surat undangan hak pilih kepada para pemilih saat berada di TPS adalah ditolak untuk mencoblos pukul 07.00 hingga pukul 12.00 dengan alasan tak bawa formulir C6. Sejumlah pemilih diminta mencoblos  setelah pukul 12.00 dan diperlakukan sama seperti pemilih dalam Daftar Pemilh Khusus (DPK) Padahal, mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Yang perlu digarisbawahi bagaimana pola kinerja KPU terhadap formulir c6 tersebut karena faktanya banyak ditemukan di lapanganbanyaknya pemilih yang Formulir C6. Memang Ketidaktersediaan Formulir C6 bukanlah menjadi syarat utama untuk mendapatkan hak oilih karena bisa membawa E-KTP tapi teknis pelaksanaannya berbeda dan terkena menjadi tidak diprioritaskan karena sesuai ketentuan yang berlaku. Sejumlah pemilih diminta mencoblos setelah pukul 12.00 dan diperlakukan sama seperti pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Padahal, mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Adapun, pemilih yang menunggu hingga pukul 12.00 merupakan mereka yang tidak terdaftar dalam DPT. Pemilih ini masuk kategoni Daftar Pemilih Khusus. Para pemilih dalam DPK hanya bisa mencoblos di TPS sesuai e-KTP.

Kami menilai bahwa perisiwa ini harus dijadikan momentum bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi kembali seluruh rangkaian peiaksanaan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pola manajemen dan petunjuk teknis kinerja alur penyelenggaraan  Pemilu ini dari mulai jadwal penetapan DPT yang terkait kepada tersedianya Formulir C6 dan terdistribusi dengan baik kepada para pemilih maupun jaminan perlindungan para petugas KPPS

Oleh karena itu kam selaku  Advokasi Rakyat untuk Nusantara menyatakan bahwa kami

1. Akan mensomasi KPU sekaligus mempertanyakan banyaknya korban jiwa pettugas pelaksana KPU dan pertanggungjawaban KPU selaku pimpinan yang
menjadi kewajiban atas tragedy kemanusian ini.

2. Akan mesomasi  KPU terhadap hilangnya hak pilih warga negara dengan  alasan tidak mendapatkan undangan C6

3. Akan melaporkan kejahatan ini ke Komnas Ham di Indonesia maupun di luar negeri intenasional

4. Akan melaporkan hal diatas kepada aparat penegak hukum

5. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus Advokasi Aksi Rakyat
Nusantara (ARUN) untuk melakukan pendampingan dan pengumpulan data terhadap korban dan hak pilih yang hilang

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com